sistematika hukum di Indonesia

Sistimatika Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa bagian, dalam

beberapa bagian Buku, yaitu ;
1. Buku 1, Tentang Orang
2. Buku 2, Tentang Benda
3. Buku 3, Tentang Perikatan
4. Buku 4, Tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Menurut beberapa ahli hukum sistimatika ini salah, karena masih banya

kelemahan didalamnya. Kelemahan sistimatika hukum perdata ini adalah ;

1.Pada Buku 2, ternyata mengatur (juga) tentang hukum waris.

Menurut penyusun KUHPer, hukum waris dimasukkan KUHPer karena

waris merupakan cara memperoleh hak milik. Ini menimbulkan Tindakan Kepemilikan : Segala tindakan atas sesuatu karena adanya hak milik (Menggunakan, Membuang, Menjual, Menyimpan, Sewakan, dll).

2. Pada Buku 4, tentang Pembuktian dan Daluwarsa, KUHPer (juga) mengatur tentang Hukum Formil. Mestinya KUHPer merupakan Hukum Materiil, sedangkan Hk. Formil nya adalah Hukum Acara Perdata.Atas perbedaan pendapat para ahli tersebut, kemudian muncul sistematika

hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan (Doktrin) :
1. Buku 1, Tentang Orang
2. Buku 2, Tentang Hukum Keluarga
3. Buku 3, Tentang Hukum Harta Kekayaan
4. Buku 4, Tentang Hukum Waris.

BUKU 1, TENTANG ORANG.

Orang, pada dasarnya bukan manusia. Tetapi Manusia itu pasti Orang.

Orang menurut Perdata dibagi menjadi 2 ;
1. Natuurlijk Persoon, yaitu Manusia.
2. Recht Persoon, yaitu Badan Hukum.

Yang kemudian disebut Subyek Hukum :

• Subyek Hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan

kewajiban, atau merupakan pendukung hak dan kewajiban.

Wujud subyek hukum tersebut 2 point diatas.

1. Natuurlijk Persoon

• Pertanyaan : Sejak kapankah manusia menjadi subjek

hukum, sejak dalam kandungan atau kelahiran ?

• Jawaban : Sejak dilahirkan hingga kematian. Namun, pasal 2

menyebutkan “anak dalam kandungan dianggap sudah

dilahirkan jika kepentingan anak menghendaki dan ia lahir

dalam keadaan hidup”.

Dengan adanya Pasal 2 ini muncul pengecualian yang kemudian

menyatakan :

“Semua manusia merupakan Subyek Hukum sejak dalam kandungan

BILAmana ia memiliki kepentingan yang menghendaki dan

dilahirkan dalam keadaan hidup”

Pasal diatas hanya merupakan pengecualian, tidak berlaku umum, hanya pada hal-hal tertentu dimana kepentingan menghendaki. Contoh Kepentingan yang menghendaki yaituWaris.

Namun demikian, manusia yang dimaksud tersebut belum dapat melakukan Perbuatan Hukum, karena masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga tidak cakap bertindak. Dengan demikian ia dapat memperoleh perwalian atas perbuata hukum untuk kepentingannya.

Subyek Tidak Cakap Hukum :

• Anak dibawah umur (belum dewasa). Hk.Pdt:21, UU.1/74:18.

• Orang dibawah pengampuan.

Yaitu “Orang yang sudah dewasa karena alasan tertentu

dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Contoh : Orang Gila, Sakit Ingatan, Pikun, Boros, Pemabuk.

Orang diakui berada dalam pengampuan apabila keluarganya telah mengajukan permohonan pengampuan dan ia sendiri kemudian telah terdaftar di Pengadilan Negeri setempat berdasarkan putusan Hakim. Orang dalam Pengampuan akan memiliki kekebalan hukum karena kondisinya yang memaksa demikian.

• Seorang Istri.

Menurut Hukum Perdata, seorang istri merupakan subyek

tidak cakap hukum.

Namun berdasarkan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan, seorang Istri dinyatakan cakap bertindak / melakukan perbuatan hukum.

Dengan ini maka yang berlaku adalah UU Perkawinan,

berdasarkan pada asas hukum Lex Posteriori derogat Lex

Priore: Hukum yang baru menghapus aturan yang lama.

Dengan syarat peraturan baru itu harus sederajat hirarkinya

dengan peraturan lama.

2. Recht Persoon

Menurut Ridwan Sahani ;

Rechtpersoon atau Badan hukum adalah Pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (yakni manusia).

Badan Hukum merupakan perkumpulan / persekutuan oang-orang

tetapi tidak setiap perkumpulan merupakan suatu Badan Hukum.

Kriteria Badan Hukum

Suatu perkumpulan adalah Badan Hukum jika memenuhi syarat :

1. Materiil

• Harta kekayaan yang terpisah (p’usahaan dg investor).

• Ada Tujuan

• Ada kepentingan

• Terorganisir

2. Formil

• Ada pengesahan atau pengakuan dari pemerintah

dikutip dari “http://www.scribd.com/doc/14225195/Dasar-Dasar-Hukum-Perdata-Indonesia”

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s